CAKRAWALA TV
Headline

Dugaan penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)

CakrawalaTV.com

PESISIR BARAT, Dugaan penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang mengelola kegiatan dan mengatur anggaran dengan menguasai pembuatan dokumen pengajuan hingga pelaporan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menuai kritik berbagai elemen masyarakat.

Ketua Lembaga Analisis Pemerhati Anggaran (Lapang) Provinsi Lampung, Ibrahim Hayat, SH, menilai apa yang terjadi mencerminkan preseden buruk dan contoh yang tidak baik terhadap kinerja pendamping desa.

Dikatakan Ibrahim, PD dan PLD adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

PD dan PLD bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk desa, bukan juga mendampingi dan mengawasi pengelolaan penggunaan dana desa, tetapi melakukan pendampingan secara penuh terhadap desa.

Dibeberkan ibrahim, jika merujuk Peraturan Kemendesa PDTT No.3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa. tujuan PD dan PLD adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

PD dan PLD bertugas memberikan masukan terhadap desa agar tidak terjerumus pada pelanggaran dalam mengelola dana desa.

Selain itu, PD dan PLD juga harus memahami secara detail mengenai program-program yang diusulkan desa. Mana program proritas mana yang tidak, sebagai telaah program yang diusulkan ada tidak azaz manfaatnya bagi masyarakat banyak dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat

“Secara keseluruhan tujuan pendamping desa ialah upaya memberdayakan masyarakat desa. Jadi tidak dibenarkan pendamping desa mengelola proyek yang dianggarkan dari ADD ataupun DD,” tegas Ibrahim.

Menurut Ibrahim, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai PD dan PLD harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pada standar perilaku (code of conduct), kode etik pendamping.

Sambung dia, jika pendamping desa mengelola proyek desa tentu hal itu sudah melanggar standar operasional prosedur (SOP) sebagai tupoksi. Dengan begitu pendamping desa dapat dikenai sanksi karena sudah melanggar Kemendesa PDTT No.3 tahun 2015, “Ya, pendamping desa dan pendamping lokal desa dapat dimintai pertanggung-jawabannya jika melanggar SOP,” pungkas Ibrahim.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ibrahim memastikan, atas adanya temuan itu pihaknya akan melaporkan ke Kemendesa PDTT untuk dapat ditindaklanjuti, “Saat ini sedang tahap penyusunan laporan, bukti-bukti dirasa sudah cukup, dalam waktu dekat akan segera kami kirimkan laporan ke Kemendesa PDTT, jadi kita tunggu saja bagaimana Kemendesa menyikapinya, ” tuturnya.

Diharapkanya kedepan Kemendesa PDTT dapat lebih selektif dalam mengangkat PD dan PLD, dan laporan secepatnya dapat ditindaklanjuti agar menjadi contoh dan cerminan ataupun pelajaran terhadap para pendamping desa lainnya agar bekerja sesuai SOP.

Ibrahim juga mengapresiasi kinerja para peratin di Pesisir Barat yang telah mengalokasikan dana desa dengan baik dan transparan, “Tentu kita apresiasi kalau kinerjanya memang benar-benar baik, sebaliknya kalau tidak baik tentu kita ingatkan,” ujarnya mengakhiri.

Terpisah, pendamping desa, Fathurozi mengklaim dirinya bekerja sudah sesuai tupoksi. Menurutnya, jika dalam pekerjaan dirinya melanggar koridor itu terjadi karena faktor ketidaktahuan saja. Sebab kata dia, selama ini tidak pernah ada pelatihan dari pihak terkait, “Selama ini kami tidak pernah mendapatkan pelatihan atau bintek dari pihak Dinas ataupun dari pihak Kabupaten apa lagi dari Kemendes,” dalihnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *