CAKRAWALA TV
Berita Viral

FKBPD Tuntut Kesjahtraan Janji Nanang  Naikan Tunjangan BPD  Di Perubahan

 

www.Cakrawalatv.com
LAMPUNG SELATAN — Sekitar tiga seratusan lebih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tergabung dalam Forum Komunikasi BPD (FKBPD) Kabupaten Lampung Selatan mendatangi kantor bupati setempat.

Kedatangan lembaga sebagai perwakilan masyarakat di desa, untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati dan berlanjut ke kantor DPRD lamsel, Mereka akan menuntut kesejahtraan  kenaikan tunjangan BPD.

Sesamapai nya FKBPD di halaman depan pintu kantor DPRD lamsel, mereka di sambut dengan baik, dalam hal ini juga DPRD lamsel meminta perwakilan BPD untuk masuk kedalam untuk menanggapi aspirasi mereka.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pertemuan itu Ketua FKBPD Kabupaten Lampung Selatan, Samsuddin, HR mewakili seluruh anggotanya menyampaikan keinginan tentang peningkatan kesejahteraan dan operasional BPD yang selama ini masih sangat kecil nilainya.

Dia menyebut, tunjangan BPD selama ini sangat minim. Untuk ketua BPD, setiap bulan rerata sekitar Rp.300 ribu. Sedangkan, anggotanya mendapat tunjangan lebih kecil. Dengan pertemuan itu, diharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah stempat.

“Kami para BPD memohon kepada Pak Nanang untuk memikirkan kesejahteraan BPD. Kami minta kenaikan tunjangan dan bantuan operasional yang telah kami sampaikan beberapa bulan lalu,” tukas Samsuddin.

 

 

 

 

 

Sementara, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto di depan Forum Komunikasi BPD Kabupaten Lampung Selatan menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan perwakilan anggota BPD tersebut.

Prinsipnya, mantan BPD dan Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang ini setuju dengan semua usulan BPD. Namun, tetap mengikuti prosedur dan ketentuan.

Nanang pun berjanji akan mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan bantuan operasional para anggota BPD di anggaran perubahan.

Di tempat yang sama, Agus wakil ketua DPRD lamsel juga berjanji akan siap untuk mengawal dan mengupaya kan, di anggaran perubahan, Agar pendapatan BPD bisa sama dengan aparatur lainnya, seperti kadus dan kaur desa. Tapi kita tetap mengikuti prosedur dan aturan sesuai dengan Undang-Undang yang ada di desa,” tandasnya. (kurdiCtv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *