Gunung Putri Bogor, www.Cakrawalatv.com- Terkait pemberitaan mengenai dugaan sikap arogan yang dilakukan oknum pengelola Bank Sampah Induk (BSI) Unit Usaha BUMDes Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang sempat memicu polemik di kalangan insan pers, kini telah dilakukan klarifikasi secara terbuka dan berakhir damai.
Sebelumnya, oknum yang akrab disapa “Konde” diduga melontarkan pernyataan bernada kurang pantas dengan menyebut istilah “wartawan bodrex” dalam percakapan WhatsApp Group internal BUMDes. Ucapan tersebut diduga ditujukan kepada Ketua RW Fery yang juga berprofesi sebagai jurnalis, sehingga menimbulkan reaksi dari sejumlah rekan media yang menilai pernyataan tersebut mencederai marwah profesi wartawan.
Ketua RW Fery menjelaskan, persoalan bermula dari adanya keluhan warga terkait keterlambatan pembayaran hasil pengiriman sampah Refuse Derived Fuel (RDF) oleh pihak BSI yang disebut terjadi sejak Oktober 2025. Sebagai perwakilan warga, Fery kemudian menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa Gunung Putri, H. Daman Huri, guna meminta kejelasan dan solusi.
Namun dalam perkembangannya, muncul dugaan kesalahpahaman komunikasi di dalam grup WhatsApp internal BUMDes yang kemudian memicu persepsi negatif dan memperkeruh suasana.
Untuk meluruskan persoalan tersebut, telah dilakukan pertemuan dan klarifikasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Gunung Putri. Dalam kesempatan itu, oknum pengelola BSI yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan publik serta pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Kepala Desa Gunung Putri dalam keterangannya mengimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang santun serta profesional, terutama dalam ruang-ruang komunikasi publik maupun internal lembaga. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah desa, pengelola unit usaha BUMDes, masyarakat, serta insan pers sebagai mitra kontrol sosial.
Dengan adanya klarifikasi dan permintaan maaf terbuka tersebut, seluruh pihak sepakat menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Diharapkan ke depan tidak ada lagi kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan baik antara lembaga desa dan insan pers, serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Red ( Anton hermawan )