Antikritik dan Tidak Kooperatif dengan Media, Sejumlah Pejabat di Kabupaten Bogor Jadi Sorotan

‎BOGOR,CTV.COM,– Sikap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan aktivis. Mulai dari kepala desa (Kades), camat, hingga pejabat dinas dan anggota DPRD dinilai terlalu “baperan” atau tidak siap menerima kritik terkait kinerja mereka yang dinilai belum optimal. MINGGU,(15/06/2025).
‎
‎Kritik ini muncul akibat minimnya respons para pejabat saat dikonfirmasi wartawan, khususnya melalui media komunikasi digital seperti pesan singkat WhatsApp. Padahal, di era keterbukaan informasi saat ini, kehadiran teknologi seharusnya mempermudah komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat melalui media.
‎
‎”Seharusnya mereka sadar bahwa sebagai pejabat publik, mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bukan justru menghindar,”tegas Romi Sikumbang, salah satu aktivis di Kabupaten Bogor.
‎
‎Romi menambahkan, pejabat publik — terlebih para wakil rakyat — memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memberikan keterangan yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
‎
‎”Pejabat dan wakil rakyat punya kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Bogor,”ujarnya.
‎
‎Aktivis juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Mereka berharap para pejabat lebih profesional, terbuka, serta menghargai peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
‎
‎”Kami berharap pejabat publik dapat menjalankan tugasnya secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab, serta menghargai peran media yang turut mengawal jalannya pemerintahan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,”pungkasnya.
‎
‎ (Anton Hermawan )