Lampung Selatan.www.Cakrawalatv.com-Perjuangan Forum Segekhi Suku Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa untuk mendapatkan kejelasan terkait rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa memasuki babak baru. DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan telah menyurati Bupati Lampung Selatan guna meminta pelaksanaan audiensi yang melibatkan pemerintah daerah, PT Supreme Energy Rajabasa (SERB), dan pihak masyarakat adat.
Kepastian tersebut tertuang dalam surat DPRD Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 14 Oktober 2026, dengan perihal Tanggapan DPRD Lam-Sel. Surat yang ditandatangani Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, S.E., M.M., itu merupakan tindak lanjut atas surat pemberitahuan Forum Segekhi Suku Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa Nomor 015/FTASS-GMPGR/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.
Namun, hingga surat tanggapan tersebut diterbitkan, jadwal audiensi lanjutan belum dipastikan. DPRD meminta forum masyarakat adat menunggu informasi lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
DPRD Tegaskan Sudah Menindaklanjuti Aspirasi
Dalam surat tersebut, DPRD menjelaskan bahwa persoalan ini sebelumnya telah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Lampung Selatan bersama Forum Segekhi Suku.
RDP tersebut juga dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Pertemuan itu berlangsung pada 24 September 2026. Menurut surat DPRD, dalam rapat tersebut lembaga legislatif telah menyatakan sikap yang dituangkan dalam berita acara terlampir.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat adat mengenai rencana pengembangan panas bumi di Gunung Rajabasa telah masuk dalam pembahasan resmi DPRD bersama sejumlah unsur pemerintah daerah.
Meski demikian, persoalan belum sepenuhnya selesai. Forum masyarakat adat masih menginginkan audiensi lanjutan agar aspirasi dan keberatan mereka dapat dibahas bersama pemerintah daerah serta pihak perusahaan.
Surat kepada Bupati Jadi Kunci Kelanjutan Audiensi
DPRD Lampung Selatan menyatakan telah menindaklanjuti hasil RDP dengan menyurati Bupati Lampung Selatan. Surat itu berisi permintaan agar pemerintah daerah memfasilitasi audiensi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PT Supreme Energy Rajabasa, dan Forum Segekhi Suku Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa.
Dengan demikian, tindak lanjut berikutnya berada pada proses koordinasi pemerintah daerah untuk menentukan langkah dan jadwal pertemuan.
DPRD juga menyarankan agar forum masyarakat adat menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah kabupaten sebelum audiensi kembali dilaksanakan di DPRD.
Situasi ini menjadi penting karena masyarakat adat mengharapkan ruang dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait. Audiensi diharapkan tidak berhenti pada pertukaran surat, tetapi menjadi forum untuk mendengarkan aspirasi, menjelaskan rencana kegiatan, serta membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Masyarakat Adat Masih Menunggu Kejelasan
Bagi Forum Segekhi Suku Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa, surat tanggapan DPRD menjadi penanda bahwa permohonan mereka telah mendapat respons secara kelembagaan. Akan tetapi, respons administratif tersebut belum sama dengan kepastian penyelenggaraan audiensi.
Sampai surat tertanggal 14 Oktober 2026 itu diterbitkan, belum tercantum tanggal pelaksanaan audiensi lanjutan maupun hasil kesepakatan baru antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
Karena itu, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, terutama mengenai kesediaan para pihak untuk bertemu dan membahas persoalan PLTP Rajabasa secara terbuka.
Di tengah perbedaan pandangan mengenai rencana pengembangan panas bumi tersebut, dialog yang melibatkan semua pihak menjadi penting untuk memastikan aspirasi masyarakat terdengar dan setiap persoalan memperoleh penjelasan yang memadai.
Menanti Langkah Konkret Pemerintah Daerah
Surat DPRD Lampung Selatan memperlihatkan bahwa proses komunikasi mengenai permohonan audiensi masih berjalan. Namun, ukuran penting dari tindak lanjut tersebut bukan hanya terbitnya surat-menyurat, melainkan kepastian kapan pertemuan dilaksanakan dan bagaimana aspirasi masyarakat adat akan dibahas.
Publik kini menunggu langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan informasi lanjutan sebagaimana disarankan DPRD. Di sisi lain, keterbukaan PT Supreme Energy Rajabasa dalam forum dialog juga menjadi bagian penting untuk memperjelas berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat.
Perlu ditegaskan, surat DPRD tersebut tidak menyatakan bahwa rencana PLTP Rajabasa telah disetujui atau ditolak oleh pemerintah daerah. Dokumen itu secara khusus menjelaskan tindak lanjut DPRD atas permohonan audiensi dan arahan agar forum masyarakat adat menunggu informasi dari pemerintah kabupaten.
Dengan demikian, perkembangan berikutnya akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut pemerintah daerah dan kepastian pelaksanaan audiensi yang mempertemukan seluruh pihak terkait.
Cakrawala Tv akan terus mengikuti perkembangan aspirasi Forum Segekhi Suku dan proses audiensi terkait rencana PLTP Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan.
(Tim)