MUI,Desa Limus Nunggal Beserta Pemdes Limus Nunggal Bikin Surat Perjanjian Hitam Di Atas Putih Dengan para Pengusaha Hiburan Malam(THM) Namun ini Bukan Bentuk Legalitas | CAKRAWALA TV
24 Juli 2024

 

BOGOR, CAKRAWALA TV NEWS|Guna mengantisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Pasca lebaran1444 H, Pemerintah Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat Bersama MUI melakukan kegiatan himbauan kepada pemilik usaha Tempat Hiburan Malam (THM) didesanya.Minggu Malam (30/4/2023)

 

Dalam kegiatan tersebut Pemdes Limusnunggal dan MUI melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan seluruh lembaga desa memberikan himbauan tentang pembatasan jam operasional sekaligus memberikan surat pernyataan agar semua pemilik usaha tempat hiburan malam mematuhi sembilan (9) poin dari isi surat pernyataan.

 

 

Kepala Desa Limusnunggal Galih Rakasiwi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya mensterilkan desa Limusnunggal dari praktek maksiat.

 

“Giat ini adalah upaya persuasif Pemdes Limusnunggal dalam mengurangi praktek maksiat dengan menghimbau dan juga memberikan beberapa poin aturan yang harus ditaati oleh pemilik usaha THM,namun tetap ini bukan bentuk legalitas karna mau bagay manapun yang namanya salah tetap saja salah tida bis di benarkan. ucapnya disela kegiatan

Menurutnya ada 9 poin dalam surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh pemilik usaha hiburan yang ada dibeberapa titik dan tidak boleh dilanggar atau diabaikan, agar tercipta keamanan dan ketertiban diwilayah desa Limusnunggal.

 

“Pemilik usaha THM membuat pernyataan dan harus ditaati yang mana dalam surat pernyataan tersebut ada 9 poin diantara pembatasan jam operasional, volume musik dikecilkan, hari Keagamaan, hari Jumat dilarang beroperasi, dilarang menambah pekerja atau anak dibawah umur, harus menyediakan lahan parkir dan juga dilarang mejeng dijalan,” tegasnya.

 

Galih Rakasiwi juga mengaku kegiatan ini juga upaya menekan maraknya praktik prostitusi yang mana praktek ini sangat meresahkan masyarakat sehingga banyak tekanan dari berbagai pihak.

 

“Upaya ini adalah bagian dari menekan praktek prostitusi yang sudah lama beroperasi tapi sulit diberantas, sehingga menimbulkan sorotan dan dorongan dari berbagai pihak untuk segera dihilangkan,” imbuhnya

 

Kades berharap dengan adanya himbauan dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua pemilik usaha bisa berjalan sehingga tercipta situasi yang nyaman dan tentram sesuai yang masyarakat inginkan.

 

Dengan cara ini kami berharap bisa mengurangi dampak negatif dan bisa menekan praktik maksiat yang meresahkan masyarakat sehingga bisa menciptakan desa Limusnunggal bebas maksiat,” tutupnya.

 

Pimpinan Redaksi: Dedi Hasan Basri

Editor : Juli

Jurnalis : Mahendra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *