👉www.Cakrawalatv.com
LAMPUNG SELTAAN,-Ketidak hadiran Dinas Perkim lampung selatan dalam acara RDP( Rapat Dengar Pendapat) di Komisi IIII DPRD lampung selatan,menjadi sorotan publik dan LSM GMBI lampung selatan dengan rasa hormat kami kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) atas nama kepentingan negara kita yaitu Indonesia untuk bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta lebih jauhnya untuk mensejahterakan masyarakat.
“Hal ini disampaikan sekertaris Distrik GMBI lampung Selatan (Lamsel) Suherman, mengungkapkan Kami mensupport DPRD Lampung Selatan dengan segala bentuk Kontrol yang dilakukan, untuk menjadi tindakan Preventiv bagi Dinas-dinas sebagai Pengelola Anggaran Negara. Selasa,(05/12/2023).
Dengan adanya pemberitaan yang beredar berkaitan dengan Kadis Perkim, atas ketidak hadirannya dalam undangan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dari DPRD Komisi III Lampung Selatan yang bertujuan membahas capaian penggunaan anggaran.
Ketidak hadirannya menjadi tanda tanya para aktivis dan para penggiat swadaya lebih jauhnya masyarakat Lampung selatan”tegasnya
Ketidakhadiran Dinas perkim lampung selatan menjadi tanda tanya ada apa?!…
“Hal ini menjadi perhatian serius datangnya dari GMBI lampung selatan bila di biarkan akan menjadi Preseden Buruk bagi Dinas lain yang dapat jadi contoh buruk yang jadi Jejak untuk diikuti kedepannya.
Apa Motivnya hingga ada dugaan pembangkangan terhadap wakil kami di DPRD kabupaten Lamsel?
Ketidak hadiran dinas Perkim melalui Kadisnya menumbuhkan dugaan tidak beresnya pengelolan uang rakyat di dinas perkim.
Maka dari itu meminta Polres Lamsel untuk menyelidiki dan mengawasi penggunaan anggaran Negara khusus di Dinas Perkim” ungkapnya
Sampai saat ini kita tidak tahu apa alasan sehingga Undangan yang terhormat itu tidak diindahkan Oleh satu-satunya Dinas di Kabupaten Lampung Selatan..
Sebagai orang yang menerima gaji dari uang Rakyat melalui Pajak-pajak Rakyat, kami meminta jangan semau-maunya dalam mengelola Anggaran.
Kami juga berharap kepada bapak Kapolres Lamsel untuk terus memantau semua kegiatan Pemerintah dan dapat menindaklanjuti apabila ada dugaan tindak Pidana KKN didinas tersebut.
(Kurdimzl).