LAMPUNG SELATAN,CTV.COM,– Adanya keluhan dan carut marutnya penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Kalianda dua tahun terakhir, Ram Djani ketua DPC Laskar Lampung Indonesia (LLI) Lampung Selatan angkat bicara.
“Menurut Ram Djani, proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMPN 1 Kalianda diduga adanya permainan oknum dan tidak transparan dalam verifikasi sehingga menimbulkan nama calon peserta didik ganda.
Untuk itu kata dia, pihaknya meminta kepada Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Dinas Pendidikan tanggap dan berikan sanksi tegas, bila perlu panitia dan kepala sekolahnya diganti.
“Saya tegaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk segera turun tangan dalam menyikapi hal ini dan mengevaluasi Kepala SMP N 1 Kalianda, karena jelas adanya praktik manipulasi dalam SPMB tahun 2025 ini,” tegas Ram Djani kepada media, Selasa (15/7/2025).
Ram Djani menambahkan, dunia pendidikan harus dijabat dipimpin oleh orang-orang yang berpendidikan, jujur, profesional dan memiliki integritas tinggi, jangan sampai menimbulkan kontroversi apalagi menyangkut calon peserta didik.
“Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan penyimpangan dan ketidaktransparanan dalam proses penerimaan siswa baru terus menerus, kasian generasi muda kedepannya,”imbuhnya.
Kemudian kata Ramli Djani, Dinas Pendidikan Lampung Selatan harus bertanggungjawab atas polemik yang ada, segera berikan sanksi dan investigasi, evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan panitia penerimaan siswa baru 2 tahun terakhir ini.
“Berikan saksi, bila perlu pindahkan kepsek dan oknum-oknum didalamnya jika benar ditemukan adanya permainan, penyimpangan, pemanfaatan jawaban, karena bisa mencoreng nama baik dunia pendidikan khususnya di Lampung Selatan apalagi itu (SMPN 1 Kalianda) sekolah favorit dikota Kalianda,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Miris, sekolah favorit di Ibukota Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dua tahun berturut-turut dalam penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda selalu menimbulkan kontroversi.
Betapa tidak, sekolah yang dipimpin Sutopo ini pada tahun ajaran baru 2024/2025 dalam pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dipajang panitia SMPN 1 Kalianda diduga sengaja memasukan Desa Hatta Kecamatan Bakauheni dalam sistem Zonasi.
Bukan hanya itu, karena kelalaian panitia, sehingga terjadilah komplen yang akhirnya kuota siswa baru ditambah, bahkan banyak puluhan wali murid dimintai dana untuk membeli mublair (kursi dan meja) sebesar Rp500 ribu Persiswa.
Sementara tahun 2025, kontroversi kembali terjadi pada tanggal 24 Juni 2025 lalu terlihat jelas pada papan pengumuman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM) SMPN 1 Kalianda dari ratusan yang diterima panitia ada beberapa nama dan nomor ganda hingga 3 orang.
Namun sayang, pada saat pengumuman tidak ada satupun guru, panitia disekolah, sehingga banyak calon wali murdi hendak komplain dan protes tidak bisa.
Bahkan beberapa media mencoba menghubungi baik ketua panitia Asmuni dan Kepala SMPN 1 Kalianda Sutopo melalui telfon selulernya, kompak dalam keadaan tidak aktif.
Akibatnya, banyak ratusan calon siswa yang hendak mengenyam pendidikan di SMPN 1 Kalianda pupus dan merasa terzolimi oleh panitia, karena banyak siswa/siswi berprestasi dan rangking tidak masuk daftar pengumuman.
“Anak saya enggak masuk pak, karena masuk seleksi lewat jalur prestasi non akademik, bukan anak saya saja sih. Banyak juga calon siswa yang lain memilih jalur itu tidak jebol, mungkin banyak faktor pertimbangan para guru penyeleksi sehingga banyak yang tidak masuk di jalur itu,”ungkap Santi dikutip dari media Lampungpro.co.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Kepala SMP Negeri 1 Kalianda dan pihak terkait. (Tim).