Serang, www.Cakrawalatv.com- Koalisi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdiri dari KKPMP Mada Kota Serang dan GMAKS melayangkan kritik tajam terhadap Kementerian Agama (Kemenag) terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024-2025. Pihak koalisi menilai, hingga saat ini Kemenag belum menunjukkan keterbukaan informasi publik yang memadai.
Ketua KKPMP Mada Kota Serang, Robani, menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh lembaga negara. Ia menyayangkan sikap tertutup instansi tersebut dalam menjelaskan distribusi dan mekanisme kuota haji kepada masyarakat.
“Kami mempertanyakan informasi publik mengenai kuota haji. Saat ini tidak ada keterbukaan kepada kami. Padahal, transparansi itu wajib hukumnya agar masyarakat tidak menduga-duga di belakang,” ujar Robani saat ditemui di Serang, Kamis (22/1/2026).
Robani juga melontarkan kritik satir terkait nilai-nilai yang dianut kementerian tersebut. Menurutnya, sebagai lembaga yang mengusung nilai-nilai keagamaan, prinsip “berjamaah” seharusnya diimplementasikan dalam kebaikan dan keterbukaan, bukan untuk menutupi kejanggalan informasi.
“Kementerian Agama ini kan menganut sistem Islam, di mana berjamaah itu pahalanya banyak. Tapi jangan sampai dalam menutup informasi (yang krusial) juga dilakukan rapat-rapat,” tambahnya.
Senada dengan Robani, Saeful Bahri dari perwakilan koalisi mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons pihak Kemenag yang dinilai tidak kooperatif. Ia menyebutkan bahwa upaya audiensi telah dilakukan sejak dua bulan lalu, namun hingga kini janji untuk memberikan jawaban belum terealisasi.
“Dua bulan lalu kami datang dan dijanjikan akan ada jawaban, ternyata hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu). Jangankan bertemu, dihubungi melalui telepon atau pesan singkat pun susahnya setengah mati. Tidak ada respons sama sekali mengenai transparansi kuota haji 2024-2025,” tegas Saeful.
Pihak koalisi memberikan peringatan keras bahwa mereka tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi ini. Jika komunikasi tetap buntu, mereka mengancam akan membawa massa dalam jumlah yang lebih besar untuk menuntut kejelasan.
“Jangan sampai kami datang ‘berjilid-jilid’ atau membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Kami hanya ingin Kemenag menunjukkan bahwa memang tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Kementerian Agama terkait untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi mengenai keluhan yang disampaikan oleh koalisi ormas tersebut.(Red_YS)