Di tengah dorongan transformasi korporasi dan penguatan kondusivitas internal yang terus digaungkan oleh CEO Danantara (Dony Oskaria), Serikat pekerja PT Multi Terminal Indonesia (MTI) justru menilai bertolak belakang.
Ratusan para pekerja PT MTI menilai kebijakan dan pola komunikasi yang di jalankan Plt Direktur Utama MTI (Budi Azmi), belum mencerminkan semangat membangun hubungan kerjasama yang sehat, terbuka, dan berkeadilan.
Hal tersebut terlihat dari belum terealisasinya penyesuaian remunerasi pekerja yang telah diajukan sejak tahun 2025 yang hingga kini belum ada kepastian.
Serikat pekerja menilai, Disaat Dony Oskaria mendorong perusahaan-perusahaan di bawah ekosistem Danantara untuk memperkuat stabilitas internal demi menjaga produktivitas perusahaan, di internal MTI justru muncul kesan bahwa energi perusahaan lebih banyak diarahkan pada deklarasi dan agenda pencitraan dibanding penyelesaian persoalan mendasar pekerja.
“Jangan sampai deklarasi yang terus digaungkan hanya menjadi panggung politik dan kepentingan pencitraan pribadi direksi di hadapan CEO Danantara.
Sementara hak pekerja justru terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” ujar Ketua Serikat Pekerja MTI, Nur Takim.
Menurutnya, berbagai narasi harmonisasi dan kondusivitas internal akan kehilangan makna apabila realita di lapangan masih dipenuhi ketidakjelasan terkait hak pekerja yang telah diperjuangkan melalui mekanisme resmi perusahaan.
Serikat pekerja juga menyoroti pola jawaban manajemen yang dinilai terus berulang, mulai dari alasan proses evaluasi, harmonisasi, hingga menunggu persetujuan induk perusahaan, tanpa adanya target penyelesaian yang jelas.
Hal menjadi pemicu Ratusan pekerja pelabuhan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) meluapkan rasa kecewanya dan menggelar aksi didepan kantor pusat (13/05/25).
Aksi damai yang dilakukan ratusan pegawai anak perusahaan PT Pelindo itu meminta agar management PT MTI secepatnya merealisasikan Remunerasi pekerja yang telah diajukan sejak tahun 2025 yang sampai saat ini belum juga terealisasi.
Kepada wartawan, Nur Takim mengatakan bahwa management MTI telah melanggar PKB yang telah disepakati bersama,
Kami berharap agar tuntutan para pekerja secepatnya di realisasikan sesuai PKB yang telah disepakati bersama.
“Jika aksi damai ini tidak dapat respon baik dari management maka dalam waktu dekat kami agak menggelar aksi di gedung Pelindo Tower.”tandasnya.
Akasi yang dilakukan oleh para pekerja pelabuhan itu bertepatan dengan datangnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman saat meninjau PT Pelindo (Persero) Tanjung Priok Jakarta (13/05/06).
Kedatangan KSP ke PT Pelindo (Persero) Tanjung Priok tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk Mengurai benang kusut birokrasi agar kinerja Pelindo semakin optimal, yang berdampak pada penurunan biaya logistik.
Hingga berita ini ditayangkan Plt. Direktur Utama PT MTI (Budi Azmi), Belum memberikan keterangan terkait tuntutan Remunerasi pekerja.