• Jum. Nov 20th, 2026

CAKRAWALA TV

MENGUNGKAP BERITA DIBALIK FAKTA

Dugaan Program Umroh Dinilai Pembodohan Publik Untuk Kepentingan Politik, Diduga Sudah Berlangsung Sejak Suaminya Menjabat Walikota

ByDIYAN SAPUTRA

Nov 20, 2026

Bandar Lampung.www.Cakrawalatv.com-Sejumlah elemen masyarakat Kota Bandar Lampung mulai menyoroti dugaan adanya program umroh massal yang dinilai lebih mengarah pada pembodohan publik dan kepentingan politik, yang diduga telah berlangsung sejak masa jabatan suami Hj. Eva Dwiana, M.M sebagai Walikota Bandar Lampung.

Berdasarkan isu yang beredar di tengah masyarakat, program wisata religi ke Tanah Suci ini diduga dibiayai menggunakan uang pajak rakyat, dengan nominal anggaran yang disebutkan mencapai Rp68 miliar, dan dinilai sebagai anggaran yang dihabiskan secara ugal‑ugalan. Kegiatan ini pun muncul kekhawatiran di kalangan warga, apakah dana tersebut tidak disalahgunakan atau dibancakan.

Selain itu, beredar pula dugaan bahwa untuk memuluskan jabatannya dan terlepas dari jeratan hukum, Hj. Eva Dwiana, M.M diduga menggelontorkan dana hibah yang sangat besar kepada sejumlah lembaga penegakan hukum. Akibatnya, meskipun sudah banyak persoalan yang ramai dibahas publik, dirinya diduga tetap tidak tersentuh hukum alias kebal hukum.

Menurut sejumlah narasumber, kegiatan umroh yang diselenggarakan secara bergelombang tersebut dianggap menjadi salah satu cara untuk merebut hati dan simpati masyarakat, bukan semata‑mata murni sebagai kegiatan ibadah. Masyarakat menilai, momentum ibadah seharusnya dijaga kemurniannya dan tidak dijadikan alat politik praktis.

“Jangan sampai ibadah umroh ini dimanfaatkan hanya untuk tujuan mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Rakyat membutuhkan program yang nyata untuk kesejahteraan, infrastruktur, dan lapangan kerja, bukan sekadar dibawa umroh,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Pada Kamis (19/11/2026).

Masyarakat juga meminta pihak terkait untuk transparan terkait sumber dana, daftar peserta, serta mekanisme seleksi peserta umroh tersebut, agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

(Tim PWDPI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *