• Sab. Nov 21st, 2026

CAKRAWALA TV

MENGUNGKAP BERITA DIBALIK FAKTA

Anggaran Revitalisasi Dan Dana BOS SMAN 1 Katibung Disorot, Ada Apa Dibalik Pagar Sekolah? Kepala Sekolah Belum Buka Suara!

ByDIYAN SAPUTRA

Nov 21, 2026

Lampung Selatan.www.Cakrawalatv.com- Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada SMAN 1 Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Bantuan pemerintah yang semestinya menjadi angin segar bagi peningkatan mutu pendidikan justru menuai tanda tanya. Sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan program revitalisasi dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat ke permukaan.

 

Bak api dalam sekam, informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut mulai menjadi perbincangan di lingkungan sekolah. Publik pun bertanya-tanya: apakah bantuan bernilai fantastis itu benar-benar telah dikelola sesuai peruntukannya?

 

Pada 16 Oktober 2026, tim media mendatangi SMAN 1 Katibung untuk melakukan konfirmasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pekerjaan revitalisasi. Namun, upaya memperoleh keterangan langsung dari kepala sekolah disebut belum membuahkan hasil. Kepala sekolah tidak berhasil ditemui, sementara tim media diarahkan kepada wakil kepala sekolah yang menemui mereka di depan lingkungan sekolah.

 

Situasi tersebut menimbulkan kesan kurang terbukanya pihak sekolah terhadap upaya konfirmasi media. Padahal, transparansi merupakan salah satu fondasi penting dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari uang negara.

 

PAGAR SEKOLAH TERTUTUP, TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN

 

Bantuan revitalisasi sekolah sejatinya merupakan amanah negara untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Anggaran yang digelontorkan bukanlah angka tanpa makna, melainkan titipan rakyat yang harus diwujudkan menjadi bangunan berkualitas dan fasilitas yang bermanfaat bagi peserta didik.

 

Namun, dalam pemantauan tim media, akses menuju lokasi pekerjaan disebut dibatasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan pelaksanaan kegiatan revitalisasi tersebut.

 

Lebih jauh, tim media mengaku menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal pada material pekerjaan, mulai dari semen, besi hollow, campuran adukan pasir, hingga dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

 

Temuan awal tersebut tentu tidak serta-merta menjadi bukti adanya praktik mark-up. Akan tetapi, kondisi itu patut menjadi alarm bagi instansi pengawas untuk turun tangan melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh.

 

Sebab, apabila kualitas material tidak sesuai spesifikasi, yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam laporan pertanggungjawaban, melainkan juga mutu bangunan dan keselamatan pengguna fasilitas sekolah.

 

DANA BOS IKUT TERSERET DALAM SOROTAN

 

Persoalan yang mencuat ternyata tidak berhenti pada pekerjaan revitalisasi. Tim media juga memperoleh sejumlah informasi dari narasumber di lingkungan sekolah mengenai dugaan kejanggalan pengelolaan Dana BOS.

 

Salah satu narasumber menyampaikan bahwa terdapat dugaan peserta didik yang telah pindah sekolah, tetapi masih tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai validitas data peserta didik dan kemungkinan pengaruhnya terhadap perhitungan alokasi Dana BOS.

 

Tak hanya itu, muncul pula informasi mengenai pembayaran honor tenaga tata usaha (TU) dan guru honorer yang diduga belum dilengkapi dokumen pertanggungjawaban secara memadai.

 

Narasumber juga mempertanyakan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang disebut-sebut belum disertai bukti kuitansi maupun surat pertanggungjawaban (SPJ) secara lengkap.

 

“Memang ada sejumlah hal yang menurut kami perlu dipertanyakan. Mulai dari data siswa, pembayaran honor, hingga anggaran perjalanan dinas. Kami berharap semuanya diperiksa secara terbuka,” ungkap salah satu narasumber kepada tim media.

 

Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi pihak sekolah. Jika benar terdapat ketidaksesuaian, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja.

 

JANGAN BIARKAN UANG NEGARA MENJADI LADANG KEUNTUNGAN PRIBADI

 

Berbagai dugaan yang mencuat menjadi pekerjaan rumah mah bagi Dinas Pendidikan dan Inspektorat Lampung Selatan.

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *