Lampung Selatan, www.Cakrawalatv.com- Tekanan LSM terkait audit investigasi dalam program PKH akhirnya menuai respons dari Dinas Sosial Lampung Selatan. Komisi IV DPRD Lampung Selatan melalui anggotanya Farizal Purba SE turut meminta Dinas Sosial untuk membuat laporan resmi hasil audit investigasi, dan Dinas Sosial menyatakan siap menjalankannya melalui koordinasi dengan Inspektorat, Jumat 28/11/2025.
Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan, Puji Sukanto, memastikan audit investigasi sudah dikonsultasikan dengan Inspektorat sebagai langkah penelusuran dugaan penyalahgunaan bansos oleh ketua kelompok PKH di lapangan. Menanggapi desakan LSM, Puji menegaskan:
“Siap, kita sdh koordinasi dgn Inspektorat.”
Terkait dorongan Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Puji kembali memberikan tanggapan:
“Setuju, karena kita harus tegas mencegah hal serupa terjadi di tempat lain. Saya berterimakasih pd rekan2 media, lsm dan masyarakat, bila melihat ada penyalahgunaan bansos harus kita cegah.”
Selain mengusut dugaan penyimpangan, audit kinerja pendamping PKH juga akan dilakukan untuk memastikan tidak ada kelalaian, pembiaran, atau praktik pemotongan bantuan yang luput dari pengawasan.
Kepala Inspektorat Lampung Selatan, Anton Carmana, mengonfirmasi langsung bahwa Dinas Sosial memang sudah melakukan koordinasi terkait audit investigasi PKH. Saat awak Media Ruang News Indonesia mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut, Anton menjawab singkat namun jelas:
“Wa’alaikumussalam, iya sudah.”
Jawaban tersebut sekaligus menegaskan bahwa koordinasi bukan sekadar klaim, tetapi benar-benar telah berlangsung.
Namun publik mengingatkan satu hal sederhana: audit dan laporan jangan hanya menjadi dokumen tebal berstempel resmi yang terlihat sibuk namun tidak menyentuh inti persoalan. Masyarakat menuntut agar hasil investigasi nanti dibuka secara terang benderang kepada publik, bukan hanya dibingkai dengan kalimat favorit birokrasi: “sudah ditindak sesuai prosedur.”
Harapan warga muncul bukan tanpa alasan. Pola kasus sudah terlalu sering berulang: begitu ada isu pemotongan PKH, semua pihak mendadak tampil gagah, investigasi dilakukan, rapat diadakan, lalu berakhir senyap ketika pemberitaan mereda — sampai kasus yang sama muncul di desa lain dengan pemain baru.
Dinas Sosial menyampaikan apresiasi atas laporan masyarakat, media, dan LSM. Namun publik kini semakin cerdas — yang dihitung bukan seberapa keras pernyataan di awal, melainkan seberapa nyata tindakan di akhir.
Audit telah dimulai.
Kini publik menunggu apakah hasilnya dibuka untuk rakyat atau disimpan rapi di map arsip bertuliskan “rahasia dinas.”
Sebab keadilan sosial tidak akan pernah lahir dari laporan yang hanya wangi tinta printer — tanpa transparansi dan tanpa konsekuensi.
(Tim)