• Rab. Nov 4th, 2026

CAKRAWALA TV

MENGUNGKAP BERITA DIBALIK FAKTA

Gubernur Helmi Hasan Gaspol Optimalkan Pad, Forkopimda Bersatu Perkuat Kemandirian Fiskal Bengkulu

ByDIYAN SAPUTRA

Nov 4, 2026

Bengkulu.www.Cakrawalatv.com- Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, saat membuka rapat koordinasi bersama Forkopimda di Balai Raya Semarak, Rabu (4/11/2026).

Dalam arahannya, Helmi Hasan menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan komitmen, pengawasan, serta kolaborasi seluruh pihak untuk menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, peningkatan PAD merupakan langkah strategis agar Bengkulu semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menggali seluruh potensi sumber pendapatan secara terarah, transparan, dan akuntabel. Kita ingin Bengkulu semakin mandiri secara fiskal sehingga memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Helmi.

Berdasarkan data realisasi hingga Oktober 2026, penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp687,60 miliar dari target Rp868,84 miliar atau 79,14 persen.

Sementara itu, retribusi daerah terealisasi Rp129,06 miliar dari target Rp219,96 miliar atau 58,67 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp15,95 miliar atau 63,30 persen dari target Rp25,20 miliar.

Adapun sumber PAD lainnya yang sah baru terealisasi Rp10,79 miliar dari target Rp30,59 miliar atau 35,29 persen.

Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemprov Bengkulu menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga pajak rokok.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat sektor retribusi melalui evaluasi potensi penerimaan, identifikasi objek dan subjek retribusi, peninjauan tarif, serta peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas dan layanan milik daerah.

Digitalisasi Jadi Kunci Dongkrak PAD

Transformasi digital menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pemprov Bengkulu terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan.

Sejumlah inovasi yang disiapkan di antaranya aplikasi e-PBBKB yang telah diluncurkan pada Juli 2026, aplikasi e-PAP yang dijadwalkan diluncurkan pada November 2026, serta persiapan penerapan SPTPD PKB elektronik secara penuh pada 2027.

Di sisi lain, optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset pemerintah yang belum produktif, serta penguatan sumber pendapatan lainnya juga menjadi perhatian.

Forkopimda Dorong Investasi dan Hilirisasi Komoditas

Dalam rapat koordinasi tersebut, Forkopimda turut memberikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan potensi pendapatan Provinsi Bengkulu.

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Bengkulu, Reki Alfian, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah sebagai modal utama menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor.

Ia juga mendorong Pemprov Bengkulu agar lebih maksimal memanfaatkan aset daerah, terutama gedung dan lahan milik pemerintah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, perusahaan-perusahaan besar yang menjalankan aktivitas usaha di Bengkulu diharapkan memiliki kantor perwakilan di daerah sehingga aktivitas ekonominya dapat memberikan kontribusi lebih nyata bagi pendapatan daerah.

Reki juga menyoroti peluang Bengkulu dalam mengembangkan sektor teknologi digital, termasuk potensi menjadi lokasi pembangunan pusat data atau data center. Dukungan ketersediaan listrik dan air dinilai menjadi salah satu modal penting untuk menarik investasi di sektor tersebut.

Tak hanya itu, hilirisasi komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) juga dinilai perlu menjadi prioritas.

Menurutnya, Bengkulu tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan di daerah perlu didorong agar komoditas unggulan memiliki nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penguatan infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai juga menjadi perhatian untuk memperlancar distribusi barang, memperkuat perdagangan, serta meningkatkan daya saing investasi daerah.

Potensi lahan milik pemerintah provinsi juga dapat diarahkan untuk kegiatan produktif, termasuk pengembangan sektor peternakan dan pusat penggemukan sapi guna mendukung agribisnis serta memenuhi kebutuhan daging.

Sinergi Lintas Instansi Jadi Kekuatan

Optimalisasi PAD membutuhkan dukungan berbagai lembaga dan instansi. Karena itu, rapat koordinasi ini melibatkan Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Korem 041/Gamas, BIN Daerah, BPKP Perwakilan Bengkulu, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Pertamina, Pelindo, KSOP Pulau Baai, serta pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi diarahkan untuk memperkuat pertukaran dan integrasi data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta melakukan pengawasan terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melalui lima langkah konkret, yakni inventarisasi potensi PAD, optimalisasi penerimaan, pengawasan terpadu, digitalisasi dan integrasi data, serta penguatan sinergi Forkopimda, Pemprov Bengkulu menargetkan peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap upaya tersebut tidak hanya meningkatkan angka PAD, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kemandirian fiskal, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan kolaborasi yang solid, investasi yang berkembang, serta pengelolaan potensi daerah secara maksimal, Bengkulu diharapkan mampu tumbuh menjadi provinsi yang semakin mandiri, maju, dan sejahtera.

Lili

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *