BOGOR, Cakrawalatv.com
BUMDes “Setya Warga” milik pemerintah Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor adalah salah satu contoh ketidak cakapan pengurus dalam pengelolaan administrasi keuangan BUMDes di Kabupaten Bogor.
Berdasarkan hasil investigasi tim DPC LSM KPK Nusantara Bogor ditemukan beberapa kejanggalan dalam pembukuan keuangan BUMDes, pasalnya dalam pembukuan, penerimaan masuk kolom Kredit dan pengeluaran dikolom Debet, akibatnya kalau dalam istilah opini audit laporan keuangan adalah Disclaimer of Opinion, dan terindikasi adanya beberapa kwitansi atas nama warga yang pinjam uang dari dana BUMDes “Setya Warga” dibuat mendadak untuk melengkapi bukti laporan keuangan BUMDes.
Menurut keterangan Soklar, SE Ketua DPC LSM KPK Nusantara Bogor menyatakan bahwa terindikasi terjadi pemalsuan kwitansi dan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan BUMDes.
“Kami temukan bukti kwitansi pinjaman warga atas dana BUMDes total sebesar Rp.25 juta, tetapi yang bersangkutan tidak merasa tanda tangan, dan pengakuan mereka pun sudah membayar hutang kepada pengurus BUMDes Desa Sirnagalih, tapi di pembukuan masih tercatat sebagai hutang,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi salah satu mantan anggota BPD Desa Sirnagalih yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa dirinya menyesalkan tindakan mantan Kepala Desa Sirnagalih mengintimidasi pengurus BUMDes, sehingga persoalan BUMDes sampai sekarang belum beres.
“Usaha BUMDes Desa Sirnagalih tidak berkembang karena urusan dana BUMDes saat itu dikendalikan oleh mantan Kades, apalagi Bendahara BUMDes adalah anak beliau”, katanya.
Terkait pembelian mesin air Kangen Water Levelux SD501 seharga Rp.48.5 juta oleh BUMDes, itu hal yang tidak wajar karena kapasitas mesin terbatas hanya 4-7 liter/menit, tidak akan mampu buat usaha air kesehatan oleh BUMDes karena mesin tersebut diperuntukan untuk rumahan, jelas itu tidak efisiensi dalam pengelolaan dana BUMDes.
Saat dikonfirmasi mantan Kades Sirnagalih Dudu, mengatakan bahwa mesin air Kangen Water sempat buat usaha air minum kesehatan tapi karena rusak parah, jadi tidak bisa digunakan lagi.
“Mesin Kangen Water memang ada di rumah saya dan sudah rusak parah tidak bisa di betulin, ya saya taruh diluar rumah, pada saat diperiksa Inspektorat Kabupaten Bogor dan mau lihat barangnya ternyata saya cari tidak ada, sudah hilang, dan tidak ada masalah itu, kenapa sekarang saya yang bertanggungjawab itukan urusan pengurus BUMDes”, katanya.
Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor, Soklar, SE. menambahkan bahwa diduga masih banyak terjadi intimidasi Kepala Desa kepada Pengurus BUMDes dalam pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Bogor.
“Pemerintah desa dipacu untuk mendirikan BUMDes tetapi pengurusnya tidak dibekali pelatihan tata kelola administrasi dan laporan pertanggung jawaban BUMDes, sehingga dana yang digelontorkan dari Dana Desa ke BUMDes tidak efisien dan terkesan dana habis pakai, sehingga tujuan pendirian BUMDes untuk memberdayakan masyarakat untuk usaha ekonomi kreatif dan menambah PAD desa menjadi gagal.