Headline

Desa Budi lestari mewakili kepala desa sekecamatan Tanjung bintang mengucapkan .,DIRGAHAYU PROVINSI LAMPUNG KE 57Th 

 

 

Sejarah pemerintahan Prov Lampung :

 

Sejak awal pendiriannya pada tahun 1964, Provinsi Lampung telah dipimpin oleh 14 tokoh baik gubernur maupun pejabat gubernur. Gubernur pertama Provinsi Lampung adalah Kusno Danupoyo. Masa jabatannya hanya sekitar dua tahun. Pada tahun 1966, Kusno mengundurkan diri dari jabatan gubernur.

 

Setelah Kusno Danupoyo mengundurkan diri, Zainal Abidin Pagar Alam diangkat sebagai pejabat gubernur dari Juli 1966 hingga April 1967. Pada tanggal 5 April 1967, Zainal Abidin resmi diangkat menjadi gubernur Lampung kedua selama lima tahun sampai dengan 5 April 1972. Setelahnya, dari tahun 1972–1973, ia kembali menduduki jabatan sebagai pejabat gubernur Lampung.

 

Gubernur Lampung ketiga adalah R Sutiyoso dengan masa jabatan dari tahun 1973–1978. Kemudian dilanjutkan oleh Yasir Hadibroto yang menjabat selama 10 tahun dari tahun 1978 sampai dengan 1988. Selanjutnya, Poedjono Pranyoto menjabat gubernur Lampung selama dua periode, yaitu tahun 1988–1993 dan 1993–1997.

 

Oemarsono kemudian melanjutkan sebagai Gubernur Lampung berikutnya (1 Oktober 1997 – 5 Februari 1998 dan 5 Februari 1998 – 5 Februari 2003. Tursandi Alwi diangkat menjadi Penjabat Gubernur Lampung dari 5 Februari 2003 sampai dengan 2 Juni 2004.

 

Sjachroedin Zainal Pagaralam menjabat Gubernur Lampung selama dua periode (2 Juni 2004 – 2 Juli 2008) dengan wakilnya Syamsurya Ryacudu. Syamsurya Ryacudu kemudian menggantikan Sjachroedin Z.P yang mundur untuk mengajukan diri kembali sebagai Gubernur Lampung. Syamsurya menjabat dari tanggal 2 Juli 2008 hingga 2 Juni 2009

 

Sjachroedin ZP kembali terpilih menjadi Gubernur Lampung pada pemilihan gubernur periode berikutnya. Kali ini, ia berpasangan dengan Joko Umar Said. Masa kepemimpinannya pada periode kedua ini berlangsung dari tanggal 2 Juni 2009 sampai 2 Juni 2014. Ia maju sebagai gubernur dengan didukung oleh PDI-P.

 

Gubernur berikutnya adalah Muhammad Ridho Ficardo yang terpilih menjadi Gubernur Lampung setelah memenangkan Pemilihan Gubernur tahun 2014. Ia berpasangan dengan Bachtiar Basri. Ia menjabat Gubernur Lampung untuk periode 2014–2019.

 

Gubernur Lampung saat ini dijabat oleh Arinal Djunaidi dengan wakilnya Chusnunia Chalim. Pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia (Arinal-Nunik) meraih suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur Lampung pada tahun 2018. Pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan PKB ini meraih 1.548.506 atau 37,78 persen dari 4.179.405 surat suara.

 

Secara administratif, provinsi ini terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 228 kecamatan, 205 kelurahan, 2.446 desa, dan 3 Unit Pemukiman Transmigrasi. Ketigabelas kabupaten itu meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat. Adapun dua kota adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

 

Politik

 

Dalam perjalanan politiknya, konstelasi politik di Provinsi Lampung didominasi oleh partai Golkar. Meskipun pada pemilu pertama tahun 1955 Lampung dikuasai partai Islam Masyumi, namun partai berlogo pohon beringin Golkar terus menguasai panggung politik Lampung pada pemilu 1971 hingga 1997 dan kembali unggul pada Pemilu 2004.

 

Pada Pemilu 1955, Lampung masih menjadi wilayah Sumatera Selatan. Pada Pemilu tersebut, partai bercorak agama masih menjadi kekuatan politik terbesar. Perolehan partai-partai politik bercorak keislaman mampu meraup lebih dari separuh (57 persen) suara. Sementara, kekuatan politik yang bersandarkan pada ideologi nasionalis dan komunis hanya mampu memperoleh sekitar 37 persen suara.

 

Di antara 31 peserta pemilihan umum (Pemilu) di Lampung, baik partai politik maupun peserta perorangan, Masyumi menjadi pemenang. Tidak kurang 168.414 suara atau 38,7 persen yang diraih. Partai Islam lainnya, Syarikat Islam Indonesia (PSII) menempati peringkat empat, meraih 11,2 persen suara. Nahdlatul Ulama (NU) yang pada wilayah Sumatera bagian tengah cukup diperhitungkan, di wilayah ini hanya mengumpulkan 33.911 pemilih atau 7,8 persen suara.

 

Pesaing terdekat Masyumi saat itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PNI menduduki peringkat kedua dengan meraih 18,99 persen suara. Sementara PKI di tempat ketiga dengan suara 14 persen. Sisa 17 persen suara tersebar di antara partai dan gerakan politik serta peserta perorangan dengan perolehan yang sampai satu persen.

 

Memasuki era Orde Baru, afiliasi masyarakat Lampung beralih ke partai Golongan Karya (Golkar). Dominasi Golkar terus menguat dari Pemilu tahun 1971 hingga 1997.

 

Pada Pemilu 1971, Golkar meraih 71,8 persen suara dari 1.211.124 pemilih pemilu. Partai-partai Islam secara akumulatif hanya meraih 22 persen sementara partai Nasionalis dan Kristen 6,1 persen.

 

Keunggulan Golkar terus dipertahankan kendati sempat mengalami penurunan pada Pemilu tahun 1977 dan 1982. Pada Pemilu 1982, partai berlambang beringin itu hanya meraih 59,4 persen. Sebaliknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meningkatkan perolehan suaranya hingga lebih dari 30 persen.

 

Pukulan balik terhadap perolehan suara PPP terjadi saat Pemilu 1987. Tidak diperbolehkannya lagi PPP memakai asas Islam serta diubahnya lambang ka’bah menjadi Bintang serta gerakan NU kembali ke khitah 1926 menyebabkan perolehan PPP melorot tinggal 7,3 persen suara, hampir sama dengan PDI yang meraih 5,6 persen.

 

Tidak hanya itu, kondisi PPP selepas Pemilu 1987 terus menurun. Pada Pemilu 1992 suara PPP hanya 3,7 persen sedangkan PDI 5,8 persen. Sebaliknya, Golkar kian menguat dengan meraup 90,5 persen suara pemilih. Kondisi itu mencapai puncaknya pada Pemilu 1997, saat Golkar memperoleh 93,2 persen.

 

Pada era Reformasi, citra Golkar merosot di mata pemilih seiring munculnya banyak partai dan dinamika politik pada masa itu. Dalam Pemilu 1999, PDI Perjuangan (PDI-P) meraih kemenangan dengan meraup 40,2 persen suara.

Golkar harus puas di posisi kedua dengan perolehan suara 19 persen. Kemudian disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 11,8 persen, PPP memperoleh suara 8,1 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara 5,3 persen.

 

Meskipun posisi Golkar sempat tergeser pada Pemilu 1999, Golkar kembali meraih kemenangan di Lampung pada Pemilu 2004. Golkar berhasil meraup 21,62 persen suara. Disusul oleh PDI-P dengan meraih 18,93 persen suara. Dengan perolehan suara seperti itu, Golkar menguasai 7 kabupaten/kota sedangkan PDI-P menguasai 3 kabupaten.

 

Adapun PKS berada di peringkat ketiga dengan meraih 8,14 persen suara dan berturut-turut Demokrat (8,14 persen), PAN (7 persen), PPP (6 persen), PKB (5 persen), dan partai-partai lainnya.

 

Pada Pemilu 2009, Golkar tak lagi menjuarai panggung politik Lampung, bahkan hingga Pemilu terakhir tahun 2019. Pada Pemilu 2009, partai Demokrat justru tampil sebagai penguasa baru di Lampung. Demokrat berhasil meraup 20,7 persen suara. Demokrat juga berhasil menguasai delapan dari 11 kabupaten dan kota di Lampung.

 

PDI-P menempati posisi kedua dengan meraih 12,8 persen. Pencapaian tersebut jauh menurun jika dibandingkan dengan Pemilu 2004 lalu, di mana partai ini mampu mendulang hingga 18,9 persen suara. Di antara daerah penguasaan PDI-P, hanya Kabupaten Lampung Barat, wilayah basis pemilih fanatis PDI-P, yang masih terpertahankan.

 

Adapun Partai Golkar harus puas di posisi ketiga dengan meraih 12 persen suara, turun jauh jika dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2004 sebesar 21,6 persen suara. Golkar hanya menang di wilayah Tulang Bawang.

 

Selain ketiga kekuatan politik besar di Lampung tersebut, berturut-turut PAN (12,2 persen), PKS (8,2 persen), Hanura (4,6 persen), Gerindra (4,5 persen), PKB (4 persen), PPP (3 persen), PBB (2 persen), dan PKPI (1 persen).

 

Pada Pemilu 2014, PDI-P kembali memenangkan suara pemilih di Lampung. Partai berlambang banteng bermoncong putih ini memperoleh 711.346 suara (17,52 persen) dari total 4.059.500 suara sah. Gerindra menyusul di urutan kedua dengan 538.643 suara (13,27 persen) dan di urutan ketiga diraih oleh Demokrat dengan meraup 470.792 suara (11,60 persen),

 

Selain ketiga partai tersebut, disusul Golkar memperoleh 464.318 suara (11,44 persen), dan PAN memperoleh 421.464 suara (10,38 persen). Sedangkan partai-partai lainnya meraih suara di bawah 10 persen, yaitu PKS (8,69 persen), PKB (8,22 persen), Nasem (7,50 persen), Hanura (5,72 persen), PPP (3,65 persen), PBB (1,12 persen), dan PKPI (0,89 persen).

 

Terakhir pada Pemilu 2019, PDI-P masih meraih kemenangan dengan meraih 887.416 suara atau 20,4 persen. Golkar menempati urutan kedua dengan perolehan 509.014 suara (11,7 persen). Menyusul Demokrat di posisi ketiga dengan memperoleh 491.586 suara (11,3 persen), dan Gerindra memperoleh 488.478 suara (11,2 persen).

 

Sementara partai lainnya memperoleh suara di bawah 10 persen, yakni PKB (9,9 persen), Nasdem (8,4 persen), PKS (7,8 persen), PAN (7,7 persen), Perindo (3 persen), PPP (2,5 persen), Berkarya (2,1 persen), PSI (1,3 persen), Hanura (0,9 persen), PBB (0,3 persen), dan PKPI (0,2 persen).

 

Kependudukan

 

Sesuai dengan lambangnya “Sang Bumi Ruwa Jurai”, Provinsi Lampung dihuni oleh aneka suku. “Sang Bumi” berarti rumah tangga agung berbilik-bilik. “Rawa Jurai” berarti dua unsur golongan masyarakat yang mendiaminya, asli dan pendatang.

 

Merunut sejarahnya, sudah sejak lama daerah ini seolah-olah daerah Jawa bagian utara, karena penduduknya lebih banyak pendatang dari Jawa dibanding penduduk asli. Dengan penduduk 8.036.000 juta jiwa, hampir 65 persen penduduk Lampung berasal dari suku Jawa. Sedangkan penduduk asli Lampung hanya sekitar 13,56 persen. Disusul suku Sunda 9,61 persen dan etnis dari Sumatra Selatan 5,40 persen

 

Selama berabad-abad, Lampung boleh dikatakan daerah “tidak bertuan”. Itu sebabnya, mulai tahun 1905, penduduk Jawa banyak yang mengikuti program “kolonisasi” (transmigrasi) ke Lampung untuk bekerja di kebun-kebun milik penjajah.

 

Identitas Lampung adalah sebagai daerah penerima transmigran tertua. Mayoritas penduduk eks transmigran itu memang dari suku Jawa. Hingga nama-nama desa atau perkampungan banyak mengadopsi nama tempat-tempat di Jawa, terutama Jawa Tengah. Itu sebabnya Lampung terkadang dijuluki “Jawa Utara”.

 

Sebagian kecil lagi warga eks transmigran dari Bali, serta pendatang dari berbagai daerah lain di Nusantara ini. Warga transmigran umumnya ditempatkan di wilayah timur dan utara dan sedikit ditempatkan di selatan, barat dan tengah.

 

Penduduk asli Lampung terdiri dari beberapa suku, di antaranya Lampung Peminggir, Lampung Menggala, Lampung Abung, Lampung Pubian, dan Lampung Sungkai. Orang Lampung (asli) konon berasal dari Skala Brak, yaitu suatu tempat yang sekarang merupakan bagian wilayah Kecamatan Belau, Lampung Utara. Dari sinilah, mereka menyebar ke seluruh pelosok daerah Lampung, hingga kemudian berbaur dengan pendatang.

 

Menurut data Kemendikbud, terdapat empat dialek di Lampung, yakni dialek Abung, dialek Pesisir, dialek Pubian, dan dialek Komering.

 

Mayoritas masyarakat Provinsi Lampung memeluk agama Islam (93,55 persen), Kristen Protestan (2,32 persen), Hindu (1,63 persen), Katolik (1,62 persen), Buddha (0,87 persen), hingga Konghucu (0,01 persen).

 

Mayoritas penduduk Provinsi Lampung bekerja di sektor pertanian. Masyarakat yang tinggal jauh dari pesisir banyak mengembangkan perkebunan kopi, jagung, tebu, kakao, padi, karet, kelapa sawit, dan lainnya.

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

69,57 (2019)

 

Umur Harapan Hidup

70,51 tahun (2019)

 

Harapan Lama Sekolah

12,63 tahun (2019)

 

Rata-rata Lama Sekolah

7,92 tahun (2019)

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

4,67 persen (Agustus 2020)

 

Tingkat Kemiskinan

12,34 persen (Maret 2020)

 

Rasio Gini

0,327 (Maret 2020)

 

Kesejahteraan

 

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung mencapai 69,57, tumbuh sebesar 0,80 persen dibandingkan tahun 2018 yakni 69,02. IPM Lampung itu berada dalam status “sedang”. Dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera, IPM Lampung terhitung terendah.

 

Dilihat pada komponen IPM, umur harapan hidup (UHH) pada tahun 2019 mencapai 70,51 tahun, meningkat jika dibandingkan UHH tahun 2018 yakni 70,18 tahun. Wilayah dengan UHH tertinggi adalah Kota Bandar Lampung mencapai 71,28 tahun, sedangkan terendah di Lampung Barat yakni 67,43 tahun.

 

Di bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Lampung tahun 2019 yakni 12,63 tahun, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 selama 12,61 tahun. Wilayah dengan HLS terlama adalah Kota Bandar Lampung, yakni 14,53 tahun.

 

Rata-rata lama sekolah (RLS) Lampung pada tahun 2019 tercatat 7,92 tahun, meningkat jika dibandingkan tahun 2018, yakni 7,82 tahun. Wilayah dengan RLS terlama adalah Bandar Lampung, yakni 10,92 tahun.

 

Pada tahun 2019, masyarakat Lampung memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp 10,11 juta, meningkat Rp 256.000 dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung pada Agustus 2020 sebesar 4,67 persen, naik sebesar 0,64 poin bila dibandingkan Agustus 2019 (4,03 persen). Berdasarkan tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 7,58 persen, sedangkan TPT di wilayah perdesaan sebesar 3,40 persen.

 

Penduduk miskin di Provinsi Lampung sejak tahun 2015 hingga 2020 terus menurun kecuali tahun 2016. Tahun 2015, jumlah penduduk miskin Lampung masih sebanyak 1,163 juta orang atau 14,35 persen, turun menjadi 1,05 juta orang atau 12,34 persen pada Maret 2020. Angka kemiskinan Lampung tersebut masih di atas nasional (9,78 persen).

 

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 9,02 persen atau naik 0,42 poin dibandingkan September 2019 sebesar 8,60 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 13,83 persen atau turun 0,13 poin jika dibandingkan September 2019 sebesar 13,96 persen.

 

Tingkat ketimpangan atau gini ratio Lampung pada Maret 2020 sebesar 0,327. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan September 2019 sebesar 0,331. Angka ketimpangan Lampung tersebut termasuk kategori ketimpangan rendah.

 

 

Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Bandar Udara utama adalah “Radin Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, dan tiga Bandar Udara perintis, yaitu Bandar Udara Mohammad Taufik Kiemas di Krui, Pesisir Barat, Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan, dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

(Sumber:kompaspedia) dui Andi sahputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *