👉www.Cakrawalatv.com
Lampung Selatan,- Belum selesai berita viral nya Oknum Camat Jati Agung terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Jati Agung Fair dan Musrenbang tahun 2024, ditambah di hari pertama pasca tahun baru oknum Camat tersebut belum juga ngantor ,kini Oknum Camat Jati Agung kembali Berulah Lagi, terkait tanpa dilibatkan nya Kades Way Hui oleh oknum Camat untuk Menandatangani Izin Waterboom World Lampung.
General Manager Water World Lampung, Rio Darmawan, membantah jika Water World Lampung, tidak memiliki izin.
Menurutnya wahana air tersebut sudah memiliki izin usaha secara keseluruhan.
“Itu sudah ada izinnya semua, baik setiap gedung bangunannya. Dokumen UKL-UPL, wahana air itu sudah memiliki PBG,” papar Rio saat diwawancarai saat melihatkan soft copy nya melalui handphone, Kamis (02/01/2025).
“Saya pastikan warga setempat sudah merestui di tambah adanya tandatangan camat setempat,” bebernya.
Pekerja Water World Lampung kita utamakan dari warga Way Hui, meskipun ada yang dari luar.”ujar Rio selaku general manager.
Disisi lain,pihak Waterbom World tidak mempekerjakan warga Way Hui menurut keterangan RT hingga kadus, terang Yani selalu Kades Way Hui
Yang jadi pertanyaan, sambung Rio, kenapa warga mengizinkan hingga camat, akan tetapi pihak kepala desa tidak tau, ini yang membingungkan.
” jadi bicara kepastian saya tegaskan bahwa Water World Lampung sudah mengantongi izin,”tambah Rio.
Terpisah Kepala Desa Way Hui, M. Yani memastikan tidak pernah mengeluarkan dokumen persetujuan lingkungan kepada wahana kolam renang Water World Lampung.
Kepastian tidak dikeluarkan izin mengenai keberadaan kolam renang Water World Lampung setelah adanya upaya pihak pengelola kolam renang Water World Lampung yang dikelola PT Sungai Budi Group, yang mengklaim telah mengantongi dokumen persetujuan lingkungan.
“Saya selaku kepala Desa Way Hui tidak pernah menandatangani dokumen usulan persetujuan lingkungan terkait keberadaan kolam renang Water World Lampung, jika pihak pengelola kolam renang tersebut mengkalim telah mengantongi izin perlu dipertanyakan,” kata Yani kades Way Hui, Kamis (12/12/2024).
Yani menjelaskan, untuk membangun usaha semestinya harus memilik dasar yakni persetujuan warga masyarakat lingkungan, dengan cara adanya sosialisasi dan kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemrakarsa atau pihak yang bertanggung jawab suatu rencana usaha yang dibangun.
“Sedangkan untuk menerbitkan persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) tentunya harus ada tahapan, sebelumnya pihak pemrakarsa mengumpulkan warga bersama aparat desa untuk memaparkan rencana suatu usaha menggunakan bangun gedung yang tentunya dengan mempelajari dampak lingkungan kedepannya.
“Sejak dibangun kolam renang tersebut, aparat desa Way Hui tidak pernah memberikan rekomendasi persetujuan bangunan dan gedung (PBG), jika ada warga memberikan izin dengan membubuhi tanda tangan perlu dipertanyakan warga mana, aparat desa mana, saya selaku kepala desa akan mempertanyakan keabsahan izin usaha kolam renang tersebut,”pungkas Bang Yani sapaan akrabnya.
Sementara saat awak media mencoba mengubungi Camat Jati Agung Firdaus Adam, dalam sambungan telepon via WhatsApp tidak kunjung diangkat. (Tim).