Jakarta.www.Cakrawalatv.com- Proyek Peta Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 milik Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp360 miliar dari APBN menjadi sorotan publik.
Proyek strategis tersebut diduga menyimpan sejumlah persoalan, mulai dari penggunaan pesawat asing, kerja sama dengan perusahaan luar negeri, hingga dugaan pemrosesan data geospasial Indonesia di Amerika Serikat.
Sorotan mengarah kepada PT Pratama Persada Airborne yang dipimpin Nugie Nugraha Indra Kusuma. Perusahaan tersebut diduga menggandeng Intermap Amerika dalam pelaksanaan proyek pemetaan.
Selain dugaan keterlambatan pekerjaan yang disebut berujung denda, muncul pula pertanyaan mengenai keamanan data mentah hasil pemetaan yang diduga diproses di luar negeri tanpa pengawasan penuh dari pihak Indonesia.
Kualitas hasil pekerjaan Tahun 2024 juga dipertanyakan karena disebut-sebut belum dipublikasikan oleh BIG. Kondisi ini memunculkan desakan agar dilakukan audit teknis untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan serupa turut menjadi perhatian pada proyek Tahun 2025 yang disebut menggunakan dana pinjaman Bank Dunia melalui Bappenas. Muncul dugaan pergantian mitra kerja dengan perusahaan asal China, Tirain Xansi, yang rekam jejak dan kapasitas teknisnya perlu diklarifikasi.
Proses evaluasi pengadaan juga diminta dibuka secara transparan guna memastikan seluruh peserta mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan.
Sejumlah pihak mendesak BIG, BSSN, Kementerian Pertahanan, Bappenas, serta Komisi I DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan, kualitas pekerjaan, dan keamanan data geospasial nasional.
Kejaksaan Agung dan KPK juga diharapkan menelaah apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan maupun penggunaan anggaran.
Publik turut berharap pemerintah memprioritaskan perusahaan nasional dan tenaga ahli anak bangsa dalam proyek strategis tersebut. Skema pendanaan melalui Danantara juga dinilai dapat dikaji sesuai ketentuan yang berlaku.
Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan memberikan perhatian terhadap proyek BIG Tahun 2026 yang disebut bernilai Rp4,2 triliun.
Peta merupakan bagian penting dari kedaulatan negara. Karena itu, keamanan data, transparansi anggaran, dan keterlibatan kemampuan nasional harus menjadi perhatian utama pemerintah.
(Tim Investigasi)