Lampung Selatan, www.Cakrawalatv.com- Kasus dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batu Agung terus menjadi sorotan tajam publik. Berbagai kejanggalan, mulai dari proses mediasi tertutup, dugaan tekanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga pembagian amplop kepada wartawan dalam jumpa pers, memunculkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk menutupi aktor sebenarnya di balik praktik pungutan tersebut.
Situasi semakin memanas setelah Dinas Sosial Lampung Selatan mengeluarkan pernyataan resmi yang justru dinilai banyak pihak sebagai bentuk “lempar tanggung jawab” dan mengesankan bahwa instansi tersebut berusaha mencuci tangan.
Dinsos: Pemotongan Bukan oleh Pendamping, Tapi Ketua Kelompok
Dalam keterangannya, Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan menyatakan bahwa pemotongan dilakukan oleh ketua kelompok KPM, bukan pendamping PKH.
“Kami sudah sampaikan kepada seluruh pendamping agar betul-betul mendampingi KPM-nya masing-masing. Jika ada potongan atau pungli oleh ketua kelompok atau siapapun, sampaikan kepada KPM agar dapat melaporkan ke APH.”
Ia juga menegaskan bahwa posisi ketua kelompok berada di luar struktur PKH dan tidak bisa diberi sanksi oleh Dinsos:
“Jika ada ketua kelompok KPM yang melakukan potongan atau tindakan yang merugikan KPM, maka sebaiknya diganti dan dipilih yang lebih baik oleh KPM. Untuk memberikan efek jera dapat dilaporkan kepada APH. Ketua kelompok bukan pegawai atau struktur di bawah Pendamping PKH/TKSK sehingga kami tidak dapat memberikan sanksi kepada mereka.”
Publik Menilai: Dinsos Berupaya Cuci Tangan
Pernyataan tersebut menuai kritik keras. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin pendamping tidak mengetahui adanya pemotongan yang disebut telah berlangsung cukup lama.
Padahal, pendamping memiliki tugas fundamental:
Mengawasi penyaluran PKH
Mencegah penyimpangan
Melaporkan irregularitas
Mengawal kondisi KPM
Mengontrol dinamika kelompok
Ketika pemotongan terjadi berkali-kali tanpa terdeteksi, publik mempertanyakan:
Pendamping tidak tahu atau tidak mau tahu?
Atau lebih jauh: ada pihak yang sengaja dilindungi?
Dugaan Keterlibatan dan Pembungkaman: Amplop dalam Jumpa Pers Jadi Tanda Tanya
Dalam jumpa pers di Balai Desa Batu Agung, seorang individu diduga memberikan amplop kepada wartawan sambil berkata “berita yang bagus-bagus saja.”
Gestur ini memunculkan dugaan kuat bahwa ada upaya pembungkaman media dan pengendalian narasi publik.
Tidak hanya itu, “perdamaian” antara pihak yang terlibat dilakukan di kantor kecamatan secara tertutup, tanpa akses publik dan tanpa kejelasan prosedural.
Padahal camat tidak memiliki kewenangan hukum untuk memediasi kasus dugaan pidana bantuan sosial negara.
Hal ini justru memperkuat dugaan bahwa ada pengondisian struktural untuk meredam kasus sebelum menyentuh aparat penegak hukum.
Kasus Tidak Bisa Lagi Ditutup: Polres Lampung Selatan Diminta Turun
Melihat rangkaian kejanggalan tersebut, publik menilai bahwa persoalan ini tidak lagi menjadi konsumsi pribadi atau internal desa, melainkan urusan serius yang berpotensi masuk ke ranah pidana.
Desakan kepada kepolisian semakin menguat:
“Hal ini bukan lagi konsumsi pribadi. Polres Lampung Selatan harus segera turun tangan agar tidak menjadi polemik di masyarakat luas.”
Baik Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) maupun Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dinilai harus segera mengambil langkah tegas mengingat kasus ini menyangkut program negara dan telah menjadi perhatian publik.
Penutup: Publik Menanti Sikap Tegas
Kasus ini bukan hanya tentang uang yang dipotong dari warga miskin.
Ini menyangkut integritas program sosial negara, kepercayaan masyarakat, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dinsos dinilai gagal menjelaskan secara komprehensif bagaimana pemotongan bisa terjadi tanpa sepengetahuan pendamping.
Kini bola panas berada di tangan Polres Lampung Selatan.
Publik menunggu, apakah kasus ini akan benar-benar dibongkar, atau justru ikut terkubur oleh skenario damai dan amplop-amplop yang mencurigakan.
(Tim)